Cibinong, Humas BRIN. Wildlife crime secara umum diterjemahkan sebagai bentuk kejahatan dimana flora dan fauna menjadi korban karena dibunuh/diambil/dipanen tidak melalui prosedur atau hukum yang berlaku. “Ini merupakan salah satu ancaman utama bagi keanekaragaman hayati Indonesia,” ungkap Dr. drh. R. Taufiq Purna Nugraha, M.Si, Peneliti Pusat Riset Zoologi Terapan, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan - Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), pada Serial Diskusi Penegakan Hukum SDA dengan tema “Penegakan Hukum Kejahatan Terhadap Satwa Liar dalam Lanskap Perekonomian Negara” melalui kanal Youtube Yayasan Auriga Nusantara ,   pada Kamis (23/6).

“Pada saat terjadi kejahatan satwa liar, ada beberapa kerugian yaitu kerugian pada individu satwa, biaya untuk rehabilitasi/reintroduksi/repatriasi, menurunkan populasi dan menurunkan peluang bertahan bagi spesies terancam punah, dampak terhadap ekosistem, kerugian nilai ilmiah, biaya pengawasan dan penegakan hukum dan merusak kepercayaan publik dan reputasi pemerintah,” terang Taufiq.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa ada beberapa pendekatan valuasi kerugian pada kasus kejahatan satwa liar antara lain harga di pasar gelap, contohnya 42 juta rupiah untuk sisik trenggiling. Nilai baku: nilai dasar kerugian berdasarkan literatur contohnya 3 juta per hektar satwa yang terdampak. Ada juga Natural capital value: kuantifikasi dari nilai dan jasa lingkungan yang terdampak seperti sebagai penyebar biji sulit di kuantifikasi untuk banyak spesies. Mitigasi: biaya penanganan kasus rehabilitasi dan reintroduksi, dll. Biaya konservasi : biaya perlindungan habitat, rehabilitasi habitat, monitoring, outreach dll contohnya biaya monitoring spesies.

Taufiq menjelaskan contoh kasus anak orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), misalnya betina diambil usia sekitar dua tahun masih anak-anak, kemudian induknya dibunuh di hutan untuk dijual. Penjual adalah sindikat perdagangan satwa liar yang mendapatkan satwa tersebut dari pemburu lokal. Satwa ditangkap, kemudian disita dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi yang dikelola oleh Non-Governmental Organization (NGO) untuk selanjutnya di reintroduksi. “Kalau kita hanya melihat dari harga marketnya harga satu orangutan ditingkat pemburu berkisar 13 juta rupiah dan saat masuk pasaran internasional seperti Eropa menjadi 45 juta rupiah.

“Pada saat satu orangutan ditangkap, terdapat banyak kerugian yang terjadi, terutama untuk keberlangsungan dari spesies ini dimana orangutan dengan susah payah kita ingin tingkatkan populasinya dan setiap tahun pemerintah selalu melakukan monitoring kenaikan populasi pada satwa-satwa prioritas, tetapi dengan seenaknya mengambil untuk diperjualbelikan. Selanjutnya kerugian berupa biaya untuk pemeliharaan jangka panjang, apabila orangutan tersebut masih hidup kita perlu biaya untuk pemeliharaan hingga pelepasliaran. Selain itu hal ini juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelas Taufiq.

Selanjutnya, Taufiq juga menyampaikan regulasi yang ada di UU No. 5 Tahun 1990, Pasal 40 ayat 2, yaitu barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 antara lain menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup serta pasal 31 ayat 3 dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp, 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun ini tidak sebanding dengan kerugian dan biaya yang akan dikeluarkan untuk penanganan orangutan.

Taufiq mengungkapkan, terdapat pendekatan lain untuk mitigasi kerugian akibat kejahatan pada satwa liar yang merupakan hasil kajian bersama dari Lancaster University, LIPI (BRIN) dan Auriga Indonesia, tentang pertanggungjawaban secara perdata. Pada kasus perdata yang ingin dicapai adalah restorative justice yaitu bagaimana dilakukan pendekatan untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi (akibat kejahatan pada satwa liar) Kembali atau mendekati kondisi semula. Contohnya apabila ada orangutan atau spesies apapun diambil dari alam, upaya terbaik yang bisa kita lakukan diantaranya dengan mengembalikan spesies tersebut ke alam atau pendekatan-pendekatan lain seperti restorasi habitat untuk meningkatkan populasi di alam.

“Pendekatan yang dilakukan undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi sebagai parameter ambang batas digunakan indikator satwa terancam punah, karena kehilangan satu ekor saja akan sangat berdampak pada kelangsungan hidup spesies tersebut, ” ungkap Taufiq.

Di akhir diskusi, Taufiq mengungkapkan "Kejahatan hidupan liar menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi suatu bangsa tidak hanya kerugian yang dihitung berdasarkan harga pasar, kerugian dari upaya mitigasi dan konservasi yang dikeluarkan lebih besar dari gambaran nilai kejahatan hidupan liar selama ini. Pendekatan baru seperti tuntutan perdata pada kasus kejahatan hidupan liar dapat menjadi alternatif untuk mengganti kerugian sekaligus sebagai bentuk hukuman yang mencoba memperbaiki keadaan restorative justice,” pungkasnya.

Diskusi yang dipandu oleh Irene Margareth Romaria Pinondang, Mahasiswi Doctoral University of Kent ini dibuka oleh Dian Novianthi selaku Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK. Dua narasumber lainnya yang hadir adalah Dwi Nugroho Adhiasto seorang Counter Wildlife Trafficking Specialist dan Osmantri ‘Abeng’ dari Wildlife Crime Specialist dari WWF Indonesia Central Sumatera Program. (shf/ ed.sl)

Cibinong, Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus membuka kerja sama bidang riset dan pengembangan dengan berbagai pihak, termasuk dengan perguruan tinggi seperti yang disepakati oleh Pusat Riset Zoologi Terapan dengan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin serta Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako mengenai kerja sama   riset   reproduksi, genetika, dan kesehatan hewan pada sapi Bali tidak bertanduk (polled) dan sapi Donggala. Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan secara daring, pada Selasa (14/6).

Acara dibuka oleh Prof. Dr. Syahruddin Said selaku PIC Kerjasama sekaligus peneliti di Pusat Riset Zoologi Terapan. “Dasar dibentuknya kerjasama ini adalah dalam perjalanan melaksanakan riset memang semakin disadari bahwa semakin sulit untuk bekerja sendiri artinya bahwa memang perlu melakukan kerjasama untuk saling melengkapi untuk bisa mendapatkan hasil riset yang bagus,” tuturmya.

“Ada dua faktor yang melandasi dilakukannya kerja sama ini. Pertama adalah faktor eksternal, yaitu tuntutan akan pemenuhan kebutuhan daging nasional. Semakin bertambahnya penduduk Indonesia maka tuntutan akan kebutuhan pangan dan kesehatan itu menjadi prioritas, dimana akses atas pangan itu menjadi hak azasi setiap manusia dan masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan ini terkait dengan persedian daging di Indonesia,” sambung Syahruddin.

Syahruddin melihat potensi yang perlu dikembangkan misalnya sapi Bali (polled) dan sapi Donggala ini bisa dijadikan potensi penghasil daging untuk masyarakat Indonesia. Namun sayang informasi genetik dan reproduksi termasuk produksinya itu masih sangat terbatas, maka dari itu dirinya mencoba untuk melakukan kerja sama riset untuk mengungkap potensi-potensi sifat genetik yang diproduksi kedua sapi ini semoga bisa nanti menjadi penghasil daging nasional.

Syahruddin melanjutkan, faktor kedua yakni faktor internal. “Melihat arah kebijakan BRIN saat ini, memang dituntut untuk selalu melakukan kerjasama, seluruh fasilitas yang ada di BRIN itu harus bisa diakses oleh semua stakeholder yang ada kemudian ada tuntutan untuk memperbanyak mengkases dana eksternal dan publikasi-publikasi.   Faktor-faktor internal dan eksternal ini yang menjadi inisiatif untuk menjalin kerjasama dengan Mitra kita yang ada,” ungkapnya.

Syahruddin menuturkan tujuan kerja sama adalah membuat landasan hukum untuk melakukan kerja sama riset reproduksi genetik dan kesehatan hewan pada sapi Bali (polled) dan sapi Donggala. Dan yang kedua ingin mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk turut berkontribusi terhadap pengembangan dan pembangunan peternakan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Riset Zoologi Terapan, Dr. Khoirul Himmi Setiawan, M. Agr. dalam sambutannya   mengucapkan selamat dan terima kasih serta sangat bergembira atas inisiasi kerjasama ini. “Acara penandatanganan dilaksanakan melalui forum ini untuk dapat saling mengenal satu sama lainnya seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sehingga dengan forum seperti ini maka kita saling mengenal,” ujarnya.

Himmi menjelaskan BRIN mulai diakselarasi pada bulan September 2021, walaupun dari sisi undang-undang sudah diawali dari tahun 2019 yaitu UU No 11/2019 tentang Sisnas IPTEK, dikuti dengan Perpres No. 78 tahun 2021. BRIN merupakan tusi dari Kemenristek, 4 LPNK (LAPAN, LIPI, BPPT dan BATAN) dengan ditambah 69 litbang K/L. Secara umum kita dapat menemukan pasal-pasal yang spesifik mengenai tugas dan fungsi BRIN yaitu di pasal 2, 3 dan 65,” jelasnya.

“Tugas dan fungsi BRIN, yang pertama kebijakan riset dan inovasi nasional yang meliputi rencana induk mengenai priotas riset nasional dan lain-lain, melaksanakan aktivitas riset dan inovasi di lembaga pemerintah non perguruan tinggi, karena perguruan tinggi dibawah koordinasi Kemendikbud Ristek, kemudian mengelola dana riset dan inovasi dari APBN, imbal hasil dana abadi meliputi dana riset, dana pendidikan penelitian, dana perkebunan kelapa sawit untuk penelitian/riset lainnya dan yang paling penting mengelola periset dan 11 jabfung non riset, mulai peneliti, perekayasa, pengembang teknologi nuklir , litkayasa dan pranata nuklir dan sebagainya,“ papar Himmi.

Himmi menuturkan BRIN juga mengelola dana dari APBN terkait infrastruktur riset, dimana fasiltas yang ada di BRIN dapat diakses oleh semua masyarakat secara terbuka apalagi jika diformalkan dalam bentuk PKS, maka akan lebih mudah mengakses fasiltas riset yang ada di BRIN, termasuk informasi dana kompetitif yang dapat diaplly tidak hanya untuk civitas BRIN tetapi oleh seluruh periset nasional baik jabfung periset maupun dosen.

Himmi merinci dengan mengacu pada KBBI bahwa riset itu sinonim dengan penelitian tetapi pada UU 11 2019 Sisnas Iptek, dan Perpres No. 78 tahun 2021, riset ini didefiniskan sebagai aktivitas litbangjirap, yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Jadi penelitian diganti dengan istilah riset karena menggunakan terminologi di UU 11 2019 Sisnas Iptek.

“Dari seluruh unit kurang lebih 74 litbangjirap institusi sekarang menjadi 12 organisasi riset 85 pusat riset. Struktur organisasi BRIN ada kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan, Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Iptek, Bidang Infrastruktur riset dan Inovasi, Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Bidang Pemanfaatan IPTEK Riset dan Inovasi termasuk Bidang Riset dan Inovasi Daerah serta Sekretariat Utama,” tambah Himmi.

“Kepala BRIN mendefinisikan fungsi di organisasi riset itu adalah fungsi teknis pelaksana riset sedang di kedeputian adalah pemanfaatan hasil riset yaitu dalam bentuk inovasi, sehingga proses intensi dilakukan di organisasi riset dan pusat riset, sedangkan inovasi dan pemanfaatannya dikoordinasikan dikedeputian,” sambung Himmi.

Himmi menjelaskan berdasarkan Peraturan BRIN No. 5 sampai16 Tahun 2022 ada 12 Organisasi Riset, Pusat Riset Zoologi Terapan itu ada dibawah Organiasi Riset Hayati dan Lingkungan. “Ini bukan organisasi struktural tetapi penugasan, fungsi risetnya setara dengan deputi. Pusat Riet Zoologi Terapan dibentuk untuk menjembatani riset dasar fauna Indonesia tidak terbatas pada peternakan tetapi juga satwa liar, menjadi aplikasi praktis kesejahteraan manusia dan hewan melalui penelitian dan eksperimen berbasis lapangan dan laboratorium. Pusat riset ini diharapkan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan inovasi (Central of Sciences Tecnologi and Inovation) dalam pengelolaan eksplorasi pemanfaatan sumber daya fauna Indonesia yang berkelanjutan kemudian juga memperhatikan aspek   kesejahteraan hewan dan risiko interaksi hewan, manusia dan lingkungan hidup. Ruang lingkup Pusat Riset Zoologi Terapan mencakup, Zoologi eksperimental, etomologi terapan, kesehatan dan penyakit hewan dan bioteknologi hewan. Dari bidang ini diturunkan menjadi 11 kelompok riset,” terangnya.

Untuk memberikan semangat kepada seluruh ketua kelompok riset untuk berpartisipasi dalam gelar pembangunan visi Bappenas, visi Indonesia emas 2045, 1-40 itu pembangunan manusia dan penguasaan iptek, selaras dengan peran BRIN dalam pengembangan iptek dalam pembangunan. BRIN menginginkan empat langkah penting yang harus diinisiasi/dilakukan oleh pusat riset yaitu yang pertama penerapan iptek, kedua kemandirian dan kemampuan iptek, yang ketiga ini yang penting kerjasama perguruan tinggi, instansi pemerintah, swasta (industri maupun non industri), dan keempat pengembangan dana inovasi.

Himmi berharap kerjasama ini menjadi titik tolak kerjasama yang semakin erat antara seluruh mitra dan menjadi salah satu upaya kita pengembangan iptek untuk Indonesia dan bagi para periset dan dosen untuk dapat meningkatkan karier dengan kerjasama ini.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Lellah Rahim, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin mengatakan ini merupakan suatu kehormatan dan bagus sekali atas penandatangan kerjasama ini, dulu dengan LIPI kami juga sudah sejak lama menjalin kerjasama untuk pengembangan sapi Bali (polled), ini kesempatan untuk memperluas kerjasama. “Kerjasama sapi Bali (polled) ini merupakan tahun kedua dimana akan melakukan kerjasama reproduksi, genetik dan kesehatan hewan khususnya untuk sapi Bali (polled),” ungkapnya.

Lellah berharap kerjasama ini akan lebih dikembangkan lagi bukan hanya terkait dengan sapi Bali (polled) karena di BRIN sangat banyak sekali periset disegala bidang yang dapat kita kembangkan bersama. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pusat Riset Zoologi Terapan BRIN untuk melakukan kerjasama ini.

Lellah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada BRIN atas kesempatan kerjasama yang dilakukan dari tahun lalu. Ke depannya ia berharap lebih ditingkat lagi penelitian-penelitian untuk mengangkat potensi sapi Donggala sebagai peningkatan populasi sapi lokal.

“Pemda kabupaten Donggala dan Pemda kabupaten Sigi serta kota Palu sangat konsen. Pemda kabupaten Donggala sudah menyiapkan briefing center di wilayah kabupaten Donggala untuk peningkatan populasi kerjasama dengan Pemda kabupaten Sigi,” ungkap Lellah.

Di sisi lain, Dr. Ir. Rusdin, MP., IPU, Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako menuturkan penandatangan kerjasama ini merupakan kepedulian terhadap ternak-ternak lokal, genetik lokal, sebagai sumber genitik lokal yang harus diangkat kepermukaan, melalui riset tentunya. Konsentrasi riset kami saat ini pada reproduksi dan genetika sapi Donggala. “Sapi Donggola ini merupakan hewan unggulan di Sulawesi Tengah utamanya di dua daerah kabupaten, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dan juga Kota Palu,” ujarnya.

Dengan di tandatanganinya kerjasama ini sapi Donggala sebagai salah satu rumpun sapi potong lokal menjadi aset wilayah provinsi Sulawesi Tengah, tentunya juga bangsa Indonesia, untuk lebih dikembangkan dan menjadi lebih potensial, untuk itu perlu didukung dengan kerjasama dengan kerjasama riset dengan BRIN dengan aspek – aspek kajian mutu genetik dan peningkatan populasi. Kerjasama ini juga sangat penting dan relevan dalam mendorong dan pemanfaatan penikatan sapi Donggala.

Pada akhir acara penandatangan Himmi mengatakan dari momen penandatangan kerjasama ini banyak hal yang dapat kita pelajari, melihat bahwa masing-masing mitra memiliki keunggulan dan saling melengkapi, namun tanpa kerjasama, keunggulan tersebut tidak dapat dialokasikan pada level pihak mitra, jadi perlu dikolaborasikan. “Sebagai informasi ini kerjasama pertama bagi Pusat Riset Zoologi Terapan BRIN semoga kerjasama ini memberikan nilai kebermanfaatan bagi semua pihak,” tutup Himmi. (yn/ ed.sl)

Cibinong, Humas BRIN. Masih dalam rangkaian memperingati hari Biodiversitas Internasional yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 22 Mei lalu, dan mendukung kegiatan Presidensi G20, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menghadirkan peneliti-peneliti yang berkompeten di bidang hayati dalam Program Podcast BRIN. Pada episode ke-19 yang sudah tayang di kanal Youtube BRIN, menghadirkan Suyadi, Ph.D, Peneliti Ahli Madya di Pusat Riset (PR) Ekologi dan Etnobiologi - BRIN, mengangkat tema “Mengejar Mimpi dari Way Canguk”,  pada Rabu (8/6).

“Saya lebih tepatnya orang kampung. Lahir di tengah hutan di bukit barisan selatan di Lampung. Bapak saya asli Jawa, kemudian merantau ke Sumatera,” ungkap Suyadi mengawali kisahnya kepada host, Dr. Ayu Savitri Nurinsiyah,

Suyadi melanjutkan kisahnya. “Sebagai anak perambah hutan karena waktu hidup disana semua tergantung pada hutan seperti makan dari hasil hutan terutama untuk kebutuhan protein. Makan apa saja yang ada di hutan misalnya ular, gajah, tapir, babi hutan, rusa dsb. Untuk beternak tidak bisa seperti ayam, kambing maupun sapi karena sapi dimakan oleh elang,” sambungnya

Suyadi menambahkan titik balik dari seorang anak perambah hutan menjadi konservasionis bahwa desanya tidak memiliki sekolahan hanya satu sekolahan yaitu SD Swadaya dan memikili guru hanya satu. “Pada tahun 1985, saat saya berusia empat sampai lima tahun, biasanya gajah datang ke desa kami meski hanya di pinggir-pinggir kebun dan makan sedikit-sedikit. Nah, pada tahun tersebut tidak sewajarnya bahkan gajah juga memakan padi yang berada di lumbung. Hingga akhirnya seluruh kampung melakukan bedol desa,” ujarnya.

“Pada tahun 1995 ada pembukaan jalan menembus setapak dan berbatu sampai ke desa kami. Pada tahun 1997 datang peneliti dari Amerika Serikat ke Indonesia yaitu bernama Dr. Margareth dan Timothy O’Brian atau di panggil Ibu Megi dan Pak Tim. Ibu Megi dan Pak Tim bermaksud mendirikan stasiun penelitian di Way Canguk--10 km dari kampung kami,” jelas Suyadi.

Dirinya mengungkapkan bahwa pertama kali bekerja yaitu ikut kegiatan penelitian pasca kebakaran hutan, suksesi hutan, satwa liar dan sebagainya. Saat itulah Suyadi mulai belajar berbagai metode penelitian, tujuan penelitian walaupun masih teknis. “Hutan itu penting bagi kehidupan masyarakat untuk kita seperti gajah yang diburu, satwa liar. Saya menyadari satwa liar, hutan menjadi biodiversitas penting bagi kehidupan masyarakat. Dan di situlah titik baliknya. Tak lagi berpikir hal yang mistis dan tradisional dalam penelitian Bu Megi dan Pak Tim,” katanya.

“Setelah saya bekerja sekitar dua sampai tiga tahun memberanikan diri untuk mendapatkan beasiswa SMA. Alhamdulillah Bu Megi dan Pak Tim setuju  untuk membiayai SMA yaitu SMA hutan. Dinamakan SMA hutan karena sekolah hanya ujian saja dan kita belajarnya di hutan Way Canguk. Selanjutnya Suyadi melanjutkan S1 dengan penelitian mengenai desporasi di daerah kampungnya,” ungkap Suyadi.

Selanjutnya, Suyadi mengisahkan kembali sekolahnya dulu beratapkan ilalang, dinding dari kulit kayu, berlantai tanah, bersekolah hanya menggunakan celana pendek dan tidak memakai sepatu. “Pada saat belajar bisa melihat langit. Murid nya terdiri dari 38 Siswa SD, kemudian  yang lulus hanya 8 orang karena motivasi murid dan orangtua sangat minim,” tuturnya.

“Ada cerita di sekolah saya pada saat mengambil kapur diruang guru, ketika disana melihat buku tebal berjudul “Soeharto Anak Petani”, saya baca dan berfikir terbuka kenapa pak Soeharto anak petani bisa menjadi presiden dan kami di kampung ingin merubah hidup. Akhirnya semangat sekolah sampai harus ke luar desa, kemudian  mendapatkan SMA selanjutnya S1 mendapatkan beasiswa dan S2 mendapatkan beasiswa di Amerika Serikat serta S3 beasiswa Newzealand,” imbuh Suyadi.

Suyadi menjelaskan  bahwa dirinya melihat konservasi selama ini lebih banyak menghadap ke hutan dengan memperhatikan satwa liar, tumbuh-tumbuhan di hutan sebenarnya yang bermasalah bukan hewan dan hutan tetapi masyarakat di sekitar hutan tersebut. Masyarakat hutan ini ibarat pagar, kalau diberi pendidikan, kesejahteraan yang bagus akan menjadi pagar. Ketika tidak ada investasi untuk anak-anak dan meningkatkan ekonomi maka akan menjadi pagar makan tanaman.

“Mimpi saya terkait penelitian biodiversitas adalah Indonesia adalah negara yang paling kaya terkait kehidupan hayati. Saat ini kehidupan kita sebatas mengungkap keragaman belum memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Saya memiliki mimpi seandainya kita memiliki stasiun militan seperti Way Canguk seluruhnya tersebar bisa mewakili biodiversitas Indonesia akan sangat bagus untuk membuat biodiversitas tetapi sebagai kontribusi pembangunan secara berkelanjutan.”  jelasnya

Di akhir podcast Suyadi berpesan kepada teman-teman baik yang di BRIN maupun diseluruh Indonesia tetap semangat untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan untuk masyarakat dan biodiversitas. “Biodiversitas merupakan modal utama untuk pembangunan Indonesia. Jika kita mengandalkan negara maju jauh lebih mungkin kesulitan, tetapi kalau mengandalkan biodiversitas, sumberdaya melimpah, bisa mengejar dari titik itu dan tentunya jangan melupakan masyarakat karena pembangunan yang esensi untuk menyejahterakan masyarakat bukan kalangan tertentu,” tutupnya (shf/ ed.sl)