Cibinong, Humas LIPI. Serangan tawon ndas (Vespa affinis) yang terjadi di Jawa Tengah beberapa waktu lalu sempat meresahkan masyarakat. Selama kurun waktu 2017 hingga November 2019 terdapat 10 korban meninggal dunia dan lebih dari 250 korban dirawat di rumah sakit akibat sengatan tawon ndas. Kondisi ini tentunya perlu diwaspadai. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Biologi mengadakan Media Briefing pada Kamis (5/12) untuk menyebarluaskan informasi terkait cara penanganan dan pengendalian tawon secara tepat dan tuntas dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan ekologi.

Di Indonesia, jenis tawon terbagi dalam dua yaitu soliter dan sosial. Jenis soliter yaitu Eumeninae hidup sendiri, tidak ada fase pemeliharaan anak dan material sarang terbuat dari tanah atau lumpur.  Sementara Polistinae , Stenogastrinae, dan Vespinae ynang masuk dalam tawon sosial  hidup berkoloni, ada fase pemeliharaan anak dan material sarang dari tumbuhan (pulp).

Tawon agresif
Jenis Vespinae adalah tawon yang cenderung agresif dan berbahaya. Secara umum tawon merupakan satwa predator, meskipun tawon cenderung tidak agresif dan menyerang, kecuali diganggu atau merasa terganggu. Oleh karena itu konflik tawon dan manusia perlu dikaji secara bijak. “Upaya pengendalian outbreak permasalahan dan penanganan satwa sudah menjadi salah satu arah kegiatan penelitian LIPI untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem dan ekologi”, ungkap Kepala Bidang Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cahyo Rahmadi.

Peneliti tawon Pusat Penelitian Biologi, Hari Nugroho menjelaskan kemungkinan penyebab outbreak populasi tawon di daerah pemukiman disebabkan hilangnya habitat alami tawon imbas pengalihan tata guna lahan, berkurangnya musuh alami atau predator tawon, perubahan iklim global dan faktor sumber makanan. “Tawon agresif di siang hari, hal ini dikarenakan suhu yang hangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh tawon. Berbeda dengan kondisi dingin dan gelap mereka cenderung pasif”, ungkap Hari.

Dirinya mengungkapkan, sengatan hanya dilakukan tawon betina dan berfungsi utama sebagai alat berburu mangsa sekaligus alat pertahanan diri terakhir terhadap gangguan atau ancaman. ”Pada saat tawon menyengat, akan diikuti dengan dikeluarkannya zat kimia feromon yang berfungsi sebagai alarm bagi kawanannya bahwa ada ancaman terhadap koloni. Alarm ini akan mengundang tawon-tawon lain dalam satu koloni untuk ikut menyengat,” kata Hari.

Sih Kahono dari Pusat Penelitian Biologi juga menambahkan tawon bisa menyengat beberapa kali, berbeda dengan lebah madu yang hanya menyengat satu kali. "Biasanya satu individu yang menyengat pertama mengeluarkan feromon berbahaya yang disebut attack pheromone dengan maksud untuk mengundang individu-individu lain dari satu koloni untuk ikut menyengat bersama sama", ujar Kahono.

Penanganan sengatan
Upaya penanganan dan pengendalian tawon perlu dilakukan secara tuntas hingga akar permasalahan. Pembasmian tawon cukup dilakukan hanya di lokasi yang membahayakan keselamatan manusia, sehingga tidak menimbulkan permasalahan ekologi. Upaya pemindahan sarang dapat rutin dilakukan, termasuk membuat sarang palsu untuk menekan munculnya sarang baru, membuat perangkap tawon di lokasi dengan populasi tinggi, dan membersihkan hingga tuntas sarang lama yang sudah kosong. “Di samping itu penanganan secara local wisdom juga dapat menjadi solusi alternatif, namun tetap harus mengedepankan keselamatan dan sesuai prosedur”, imbuh Kahono. 

Selain itu, hal praktis yang perlu diperhatikan masyarakat disaat menghadapi tawon adalah hindari memindahkan sarang yang berukuran besar tanpa pemantauan dari pihak yang berwenang. “Selama masa outbreak tawon, lakukan pemeriksaan  rumah dan lingkungan secara berkala dan jika terkena sengatan tawon dalam jumlah banyak segera hubungi rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat,” tutup Hari (sa/ed: fz).
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Bogor, Humas LIPI.

Bogor, Humas LIPI. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki keanekaragaman hayati terestrial tertinggi setelah Brasil dan menduduki posisi pertama jika keanekaragaman hayati laut dimasukkan. Kondisi ini menjadi anugerah sekaligus tanggung jawab berat untuk menggali dan menjaga keanekaragaman tersebut. “Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan seluruh sumberdayanya  terus berkomitmen untuk menjaga biodiversity Indonesia. Hal ini bukan karena LIPI memiliki kewenangan ilmiah, namun terkait tanggung jawab institusi”, ujar Laksana Tri Handoko, selaku Kepala LIPI saat membuka International Symposium on Indonesian Fauna (ISIF) pada Senin (2/12) di Bogor.

Handoko menegaskan saat ini LIPI bisa jadi sebagai lembaga riset utama yang memimpin dalam menjaga harta karun tersebut, karena memiliki kapasitas dan kompetensi komplit, sehingga dapat mengambil inisiatif  dan memenuhi tanggung jawab melalui aktivitas riset yang telah dilakukan.  Bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, LIPI  berkomitmen dan telah mengalokasikan  anggaran sebesar 200 juta US dollar sejak tahun 2018 hingga 2020 untuk mendukung program pengelolaan keanekaragam hayati, termasuk melengkapi infrastruktur dan fasilitas riset untuk mendukung program riset terintegrasi.

Untuk mendorong kolaborasi riset yang lebih optimal LIPI juga akan bersinergi dengan instansi terkait untuk menyederhanakan aturan ijin penelitian. “Peneliti asing tidak perlu merasa takut dengan ijin penelitian baru yang diatur dalam UU Sisnas Iptek, akan ada aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang akan mengatur secara teknis dan lebih ramah bagi peneliti”, tambah Handoko.

Cahyo Rahmadi selaku Kepala Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi juga menambahkan bahwa hasil penelitian fauna yang telah dilakukan LIPI bersama dengan instansi lain dapat menjadi referensi penting untuk penelitian di masa yang akan datang. Termasuk menghasilkan informasi penting sebagai rekomendasi acuan bagi pembuat kebijakan. “Tahun ini kami telah menemukan 42 spesies satwa baru yang berhasil menambah temuan spesies baru LIPI menjadi 533 taksa (sejak tahun 1970)”, ungkap Cahyo.

Dirinya menjelaskan bahwa pelaksanaan ISIF yang mengusung tema “Menggali, Menyoroti, dan Memberdayakan Penelitian tentang Fauna Indonesia: Tantangan Masa Depan dan Perspektif”, bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian tentang fauna Indonesia; mensosialisasi peraturan tentang kolaborasi riset; dan merumuskan tren penelitian satwa liar di masa depan.

Sebagai informasi simposium yang dimulai pada tanggal 2 hingga 4 Desember 2019 merupakan puncak peringatan 125 Tahun Museum Zoologicum Bogoriense yang telah dimulai sejak awal tahun tahun 2019. Diharapkan kegiatan ini dapat memfasilitasi para peneliti, akademisi, pelajar, dan pemerintah untuk membangun dan diperkuat kolaborasi penelitian fauna Indonesia.

Beragam topik menarik dibahas dalam simposium yang mencakup aspek biologis hewan liar di Indonesia. Diantaranya terkait keanekaragaman hayati, biosistematika dan evolusi, biogeografi, ekologi dan konservasi, fisiologi, pengembangan, nutrisi, etnozoologi, dan bioprospeksi. Topik tersebut terbagi dalam tiga (3) tema utama, yaitu pemberdayaan riset fauna di Indonesia, isu-isu fauna terkini di Indonesia, dan program konservasi Komodo yang akan dipresentasikan oleh 16 pembicara utama. Seminar dihadiri sekitar 150 orang yang berasal dari Indonesia, Amerika Serikat, Austria, Italia, Jerman, Australia, Jepang, dan Filipina (sa).

Cibinong, Humas LIPI. Indonesia sebagai anggota Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) berkewajiban untuk mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL). Saat ini fenomena kecenderungan pengambilan langsung spesimen dari alam lebih banyak dibandingkan dengan hasil penangkaran. Oleh karena itu perlu segera disusun mekanisme penentuan kuota penangkapan/ pengambilan dalam kurun waktu yang ditentukan.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1999, PP. No. 7 Tahun 1999 dan PP. No. 60 Tahun 2007  dinyatakan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai pemegang mandat otoritas keilmuan memiliki kewenangan untuk  memberikan rekomendasi terkait konservasi dan pengelolaan TSL, monitoring izin perdagangan dan realisasi perdagangan, pertimbangan terkait jenis yang dilindungi, serta melakukan inventarisasi dan atau monitoring populasi TSL”, ujar Atit Kanti, selaku Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI, saat membuka kegiatan Sosialisasi Draf Usulan Kuota Tangkap Ambil Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), Kamis  (28/11) di Cibinong.

Atit menjelaskan, dalam konteks menjalankan fungsi tersebut LIPI terlibat dalam penyusunan rekomendasi kuota tangkap tahunan. Dirinya menambahkan, rekomendasi kuota tangkap yang ditentukan didasari oleh data dan informasi ilmiah inventarisasi monitoring populasi. “Tujuan dari penetapan kuota yakni, antara lain sebagai instrumen untuk mengatur dan memantau perdagangan jenis-jenis TSL, serta untuk memastikan bahwa perdagangan TSL tidak membahayakan kelangsungan hidup populasi jenis-jenis tersebut di alam”, jelas Atit.

Di bidang  zoologi rekomendasi penentuan kuota tangkap/ambil TSL mencakup mamalia, burung, reptil dan amfibi, serangga, dan ikan. Untuk  bidang botani meliputi rekomendasi kuota tumbuhan. Sedangkan dari Pusat Penelitian Oseanografi menyampaikan hasil rekomendasi kuota biota aquatik.

Sebagai informasi, pada sosialisasi tersebut dihadiri perwakilan dari Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktoral Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (sep/ed,ks).